Walikota Solo Ancam Tutup Sekolah Yang Tak Hormat Bendera

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menutup sekolah di Solo yang tidak hormat bendera. Menurutnya, hal itu merupakan penyerangan awal terhadap wawasan kebangsaan.
"Itu merupakan bentuk awal dari penyerangan terhadap wawasan kebangsaan, jika tidak segera menghentikan (tidak hormat bendera-red), sekolah itu akan saya tutup," kata Jokowi di Loji Gandrung, Jumat(10/6). Jokowi mengatakan pihaknya tetap akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada sekolah di Solo yang tidak hormat bendera. Tetapi jika tetap tidak mau hormat bendera, tidak ada ampun lagi sekolah itu akan ditutup. Ia juga sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melakukan inspeksi sekolah-sekolah di Solo.
Kepala Disdikpora Surakarta, Rahmat Sutopo menegaskan bahwa setiap sekolah di Solo harus melaksanakan kurikulum sesuai standar nasional. Sementara itu, menyoal SDIT Ar Risalah yang dikabarkan tidak mau hormat bendera saat upacara, Rahmat mengungkapkan, sebelumnya Disdikpora mendapatkan laporan jika SD terkait tidak mempunyai fasilitas yang layak untuk mengadakan upacara.
"Kalau masalah hormat bendera, kami tidak tahu menahu. Izin SDIT Ar Risalah hanya menyangkut operasional saja," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ar Risalah, Rifai menyangkal kalau SDIT Ar Risalah tidak mau hormat bendera. "Kami tidak punya fasilitas untuk melaksanakan upacara bendera setiap Hari Senin, karena kami tidak punya tiang bendera. Tapi kami loyal terhadap NKRI dan secara substansi tidak menolak penghormatan pada bendera Indonesia,"tegasnya.
Sementara mengenai kasus ini Sejumlah Anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar, kemarin pagi. Mereka menuntut penyelesaian terkait kasus dua sekolah yang menolak hormat bendera di Karanganyar.
Kedatangan anggota FPI dengan didampingi Ketua Bantuan Hukum Front (BHF) Muhammad Taufiq diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kastono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Triyanto serta Penyuluh Agama Islam Kementerian Negara (Kemenag) Zuhaid.
Dalam audiensi kemarin, Muhammad Taufiq menilai kemunculan kasus sekolah yang menolak hormat bendera di Karanganyar hanya sebagai pengalihan dari sejumlah isu besar di Karanganyar. “Kami melihat ini hanya sebagai pengalihan isu, karena di Karanganyar ini ada sejumlah kasus korupsi,” tegas Taufiq.
Taufiq sangat menyayangkan pernyataan Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait tuduhan makar yang ditujukan kepada dua sekolah yang menolak hormat bendera. “Makar itu pasal yang sangat dahhsyat!!!Kalau makar itu seperti menyerang Presiden , merobek bendera merah putih dll. Jadi jangan mudah untuk mengatakan makar,” tambahnya.
, Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menutup sekolah di Solo yang tidak hormat bendera. Menurutnya, hal itu merupakan penyerangan awal terhadap wawasan kebangsaan.
"Itu merupakan bentuk awal dari penyerangan terhadap wawasan kebangsaan, jika tidak segera menghentikan (tidak hormat bendera-red), sekolah itu akan saya tutup," kata Jokowi di Loji Gandrung, Jumat(10/6). Jokowi mengatakan pihaknya tetap akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada sekolah di Solo yang tidak hormat bendera. Tetapi jika tetap tidak mau hormat bendera, tidak ada ampun lagi sekolah itu akan ditutup. Ia juga sudah menginstruksikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) melakukan inspeksi sekolah-sekolah di Solo.
Kepala Disdikpora Surakarta, Rahmat Sutopo menegaskan bahwa setiap sekolah di Solo harus melaksanakan kurikulum sesuai standar nasional. Sementara itu, menyoal SDIT Ar Risalah yang dikabarkan tidak mau hormat bendera saat upacara, Rahmat mengungkapkan, sebelumnya Disdikpora mendapatkan laporan jika SD terkait tidak mempunyai fasilitas yang layak untuk mengadakan upacara.
"Kalau masalah hormat bendera, kami tidak tahu menahu. Izin SDIT Ar Risalah hanya menyangkut operasional saja," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Ar Risalah, Rifai menyangkal kalau SDIT Ar Risalah tidak mau hormat bendera. "Kami tidak punya fasilitas untuk melaksanakan upacara bendera setiap Hari Senin, karena kami tidak punya tiang bendera. Tapi kami loyal terhadap NKRI dan secara substansi tidak menolak penghormatan pada bendera Indonesia,"tegasnya.
Sementara mengenai kasus ini Sejumlah Anggota Front Pembela Islam (FPI) mendatangi Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Karanganyar, kemarin pagi. Mereka menuntut penyelesaian terkait kasus dua sekolah yang menolak hormat bendera di Karanganyar.
Kedatangan anggota FPI dengan didampingi Ketua Bantuan Hukum Front (BHF) Muhammad Taufiq diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kastono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Triyanto serta Penyuluh Agama Islam Kementerian Negara (Kemenag) Zuhaid.
Dalam audiensi kemarin, Muhammad Taufiq menilai kemunculan kasus sekolah yang menolak hormat bendera di Karanganyar hanya sebagai pengalihan dari sejumlah isu besar di Karanganyar. “Kami melihat ini hanya sebagai pengalihan isu, karena di Karanganyar ini ada sejumlah kasus korupsi,” tegas Taufiq.
Taufiq sangat menyayangkan pernyataan Bupati Karanganyar Rina Iriani terkait tuduhan makar yang ditujukan kepada dua sekolah yang menolak hormat bendera. “Makar itu pasal yang sangat dahhsyat!!!Kalau makar itu seperti menyerang Presiden , merobek bendera merah putih dll. Jadi jangan mudah untuk mengatakan makar,” tambahnya.